Dorong Advokasi Kebijakan Daerah, BKKBN Integrasikan Pokja Bangga Kencana

Jumat, 27 Mei 2022 08:23 WIB

Share
Dorong Advokasi Kebijakan Daerah, BKKBN Integrasikan Pokja Bangga Kencana

Spiritdepok.poskota.co.id - Bandung, 26 MEI 2022,Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendorong integrasi sejumlah kelompok kerja (Pokja) terkait program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) ke dalam satu pokja saja. Hal ini dilakukan mengingat tujuan akhir dari sejumlah pokja yang sudah terbentuk bermuara pada keberhasilan advokasi kebijakan pembangunan kependudukan di daerah.

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Prasetya lchtiarto menungkapkan hal itu saat membuka workshop Pengelolaan dan Pembinaan Forum Komunikasi Pokja Bangga Kencana di Grandia Hotel, Kota Bandung, pada 24-25 Mei 2022. Workshop diikuti perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi program Bangga Kencana di kabupaten/kota se-Jawa Barat, Pokja Bangga Kencana kabupaten/kota se-Jawa Barat, dan mitra kerja lintas sektor tingkat Provinsi Jawa Barat.

“Pokja Bangga Kencana bukan remeh-temeh. Pokja memiliki peran penting dalam rangka menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045. Kami BKKBN berharap Pokja bisa menggali isu-isu sekaligus mencari solusinya. Termasuk di dalamnya melakukan advokasi terkait komitmen kepala daerah dan anggaran daerah,” ungkap Bonivasius.

Bonivasius menjelaskan, efektivitas pokja dapat dilihat dari empat indikator utama. Pertama, keberhasilan peningkatan skor Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK). Kedua, memiliki Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). Ketiga, mengintegrasikan indikator urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana (PPKB) atau program Bangga Kencana ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah. Keempat, terbentuknya kelembagaan yang menangani urusan PPKB secara utuh.

Dia tidak memungkiri dalam perjalannya BKKBN pernah membentuk sejumlah pokja terkait program Bangga Kencana. Sebut saja misalnya pokja kampung keluarga berencana (KB), pokja advokasi Bangga Kencana, pokja grand design pembangunan kependudukan, dan sejumlah pokja lainnya. Sayangnya, tidak semua pokja berjalan efektif. Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk BKKBN mencatat, per Desember 2021 telah terbentuk pokja terkait Bangga Kencana di 23 provinsi dan 231 kabupaten/kota.

“Integrasi ini bertujuan agar pokja berjalan efektif. Harapan saya pokja ini implementasinya benar-benar bermanfaat mendukung program Bangga Kencana melaksanakan advokasi kebijakan pembangunan kependudukan daerah. Selain itu, saya mengharapkan output dari para peserta dapat memberikan masukan terkait perkembangan Pokja Bangga Kencana yang meliputi pembentukan dan tata laksana, pelaksanaan dan pembinaan, serta monitoring dan evaluasi,” jelas Bonivasius.

Kolaborasi Lintas Sektor

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Wahidin menjelaskan, Pokja Bangga Kencana beranggotakan perwakilan dari berbagai lintas sektor, baik pemerintah maupun nonpemerintah. Kehadirannya bertujuan menumbuhkan dan memperkuat komitmen pemerintah daerah masing-masing untuk menjadikan Bangga Kencana sebagai program prioritas pembangunan daerah melalui kebijakan, alokasi anggaran, dan program.

“Bangga Kencana ini merupakan urusan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sayangnya, dalam pelaksanaanya masih terjadi kesenjangan (gap) dan sangat variatif, tergantung komitmen dan dukungan pemerintah daerah tersebut. Nah, Pokja Bangga Kencana mendorong terjadinya kolaborasi melaliu prinsip konvergensi dalam mewujudkan arah pembangunan pemerintahan daerah dengan mengusung isu-isu strategis dan pencapaian target Program Bangga Kencana,” papar Wahidin.

Dia mencontohkan, kesenjangan komitmen daerah setidaknya bisa dilihat dari nomenklatur organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi program Bangga Kencana. Indikator lainnya tampak pada bervariasinya alokasi pembiayaan untuk program Bangga Kencana dan belum optimalnya kuantitas tenaga di lapangan.

Halaman
Reporter: Rohmat
Editor: Rohmat
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar